Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dari seseorang. Kesehatan sebagai hak asasi telah mejadi kebutuhan mendasar dan tentunya menjadi kewajiban negara dalam upaya pemenuhannya. Kesehatan juga komponen pembanguna yang memiliki nilai ”investatif”,hal ini dikarenakan berbicara tentang kesehatan maka akan membicarakan juga tentang ketersediaan tenaga siap pakai dalam hal ini Sumber Daya Manusia yang sehat dan produktif tentunya. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran,kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa indonesia,baik masyarakat swasta maupun pemerintah.
Tidak bisa kita pungkiri, pergantian tampuk pemerintah teryata belum memberikan nuansa baru dalam pembangunan kesehatan. Bisa dikatakan belum menjadi isu utama dalam strategi pembangunan di indonesia padahal kita sadari betul bahwa kesehatan juga merupakan faktor penentu dalam pembangunan suatu bangsa. Lemhnya pembangunan disektor kesehatan dapat kita lihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) negara kita selalu stagnan pada kisaran 177-112 dari sekitar 175 negara, meskipun pada tahun 2008 sempat naik keperingkat 109 tetapi pada tahun 2009 justru kembali turun pada posisi 12. Sebagai catatan, HDI adalah ukuran keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa yang dilihat dari parameter pembangunan ekonomi,kesehatan dan pendidikan. Ironisnya, rentetan pergantian tampuk kekuasaan selama beberapa dekade terakhir,pun tak kunjung membawa angin perubahan.
Akhir tahun 209,dalam hal masalah kesehatan justru ditutu dengan pemberitaan pada sebuah koran lokal Makasar tentang meningkatnya kasusu gizi buruk disalah satu kabupaten Sulawesi Selatan. Hal ini tentuya sangat menyedihkan dimana Sulawesi Selatan sendiri merupakan lambung pangan Indonesia tetapi justru bisa ditemukan kejadian seperti ini. Belum lagi melihat problem – problem kesehatan semacamnya diberbagai daerah di indonesia tentunya semakin menguatkan pandangan kita bahwa kesehatan bengsa ini masih sangat jauh dari harapn. Dan sebuah pukulan bagi penyelenggara pembangunan kesehatan dalam hal in pemerintah adalah munculnya ”Fenomena Ponari”. Hal ini jelas menunjukan bahwa minimnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan diperparah dengan sulitnya mengakses kesehatan sehingga masyarakat cendrung mencari pengobatan alternatif.
Harapan dalam pembangunan kesehatan. Diharapkan pada tahun 2010,bangsa Indonesia akan mencapai tingkat kesehatan tertentu dengan ditandai dengan penduduknya yang :
1. Hidup dalam lingkungan yang sehat
2. Mempraktikan perilaku hidup bersih dan sehat
3. Mampu menyediakan dan memanfaatkan (menjangkau) pelayanan kesehatan yang bermutu
4. Memiliki derjat kesehatan yang tinggi
Selain itu secara garis besar visi ini juga memberikan gambaran berrtahap tentang pebangunan kesehatan yaitu : desa sehat akan terwujud pada tahun 2003,kecamatamn sehat pada tahun 2004,kabupaten sehat pad 2005,dan berturut – turut propinsi dan negara sehat pad tahun 2006 dan 2007 Tetapi tanpa meliht indikator – indikator kecilnya saja secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa visi indonesia sehat 2010 ini tidak dapat tercapai.
Mengamati hal diatas, sampai pada akhir tahun 2009 ini ada beberapa problem mendasar dalam pembangunan kesehatan diantaranya :
Upaya Kesehatan
Upaya kesehatan di indonesia belum terselenggara secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bersifat peningkatan (promotif) dan pencegahan (prreventif) masih terlihat sangat kurang. Pemerintah selama ini hanya berkutat dan menghabiiskan benyak anggaran dibidang pengobatan (kuratif)dan rehabilitatif. Pemerintah ternyata masih belum beranjak dari paradigma sakit.
Kualitas pelayanan rumah sakit sebagai sarana pelayanan rujukan masih dirasakan sangat kurang. Dengan keadaan seperti ini tidak mengherankan bila derajat kesehatn masyarakat diindonesia belum memuaskan. Angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) masih tinggi,yakni masing – massing 50/1000 kelahiran hidup,dan 373/100.000 kelahiran hidup. Sedangkan umur harapan hidup masih rendah,yakni rata – rata 66,2 tahun.
Pembiayaan Kesehatan
Dala hal pembiayaan kesehatan,negara kita sangatlah jauh dari ideal. Target biaya kesehatan yang seharusnya 15 %per tahun 2010 dalam anggaran APBD ternyata hanya terpenuhi 5,8 %per 2008. Untuk tahun 2009,pemerintah hanya mengalokasikan anggaran pembangunan kesehatan sebesar 2,5 % dari total APBN.
Keadaan ini diperparah dengan tidak meratanya anggaran kesehatan dari masing – masing daerah akibat desentralisasi. Pengalokasian dana bersumber pemerintah belum efektif. Dana pemerintah lebih banyak dialokasikan pada upaya kuratif dan sementara itu besarnya dana yag dialokasikan untuk upaya promotif dan preventi sangat terrbatas. Pembelanjaan dana pemerintah belum cukup.
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sumber daya kesehatan, terutama sumber daya manusia di Negara ini masih belum memadai terlebih masalah distribusi tenaga kesehatan. Distribusi tenaga kesehatan sampai saat ini belum bias dikatakan menggembirakan. Sekalipun sejak tahun 1992 telah diterapkan kebijakan penempatan tenaga dokter dan bidan dengan system PTT. Tercatat rasio dokter terhadap puskesmas untuk kawasan Indonesia bagian barat, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah bagian timur. Tenaga dokter terhadap puskesmas di Provinsi Sumatera Utara = 0,84 dibandingkan dengan Provinsi NTT = 0,26 dan Provinsi Papua = 0,12. Belum lagi soal tenaga kesehatan para medis lainnya.
Pemberdayaan Masyarakat
Pembangunan kesehatan di Indonesia dilaksanakan dengan pembayaran masyarakat. Untuk itu berbagai bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat banyak didirikan, antara lain dalam bentuk Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, serta Pos Upaya Kesehatan Kerja. Sedangkan dalam bidang pembiayaan kesehatan pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui bentuk dana sehat serta berbagai yayasan peduli dan penyandang dana kesehatan seperti Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia, Yayasan Thalasemia Indonesia, serta Yayasan Ginjal Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pula dalam bentuk berbagai gerakan, seperti koalisi Indonesia Sehat, Gebrak Malaria, Gerdunas TB, Gerakan Sayang Ibu, Gerakan Anti Madat serta Gerakan Pita Putih (Kesehatan Ibu) dan Gerakan Pita Merah (HIV/AIDS). Sayangnya pemberdayaan masyarakat dalam arti mengembangkan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengemukakan mendapat dan mengambil kepurtusan tentang kesehatan masih dilaksanakan secar terbatas. Kecuali itu pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan, advokasi kesehatan serta pengawasan social dalam program pembangunan kesehatan belum banyak dilaksankan.
Manajemen Kesehatan
Dalam hal manajemen kesehatan pun dianggap mengecewakan, inkonsistensi pengambilan dan implementasi kebijakan pembangunan kesehatan menjadi masalah satu kendala mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Tidak tercapainya Visi Indonesia Sehat 2010, ketidakjelasan System Jaminan Social Nasional, dan System Kesehatan Nasional seakan itu menggambarkan buramnya prospek kesehatan bangsa ini.
Pada sisi lain, desentralisasi pembangunan menyisakan beberapa hal negative. Disparitas yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam program pembangnan kesehatan, adalah fakta yang sangat jelas menunjukan tidak tercapainya Visi Indonesia Sehat 2010.
Secara sederhana, demikianlah potret pembangun kesehatan di Indonesia. Dengan adanya refleksi ini bisa memberikan masukan agar reformasi kesehatan bisa segera terwujud dan harapan mayarakat yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi juga bisa terwujud.
Setelah menentukan visi pembangunan kesehatan yang ditunjukan olek misi pembangunan kesehatan, untuk mwnunjukan derajat kesehatan yang optimal, maka diperlukan suatu strategi khusus dalam mencapai tujuan tersebut. Strategi umum yang dipergunakan dalam rangka menyelenggarakan misi pembangunan kesehatan tersebut, dalam upaya mencapai Visi Indonesia Sehat 2010 adalah sebagai berikut :
• Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan
Secara makro setiap program pembangunan nasional yang diselenggarakan dapat memberika kontribusi yang positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku tersebut. Secar mikro, semua kebijakan pembangunan kesehatan yang sedang dan atau akan diselenggarakan harus dapat makin mendorong meningkatnya derajat kesehatan seluruh anggota masyarakat. Didalam kerangka strategi ini perlu dilakukan kegiatan sosialisasi, orientasi, kampanye, dan advokasi serta pelatihan sehingga semua sector pembangunan berwawasan kesehatan.
• Profesionalisme
Profesionalisme dilaksanakan melalui penerapan kemajuan ilmu dan teknologi, serta melalui penerapan nilai-nilai moral dan etika. Secara terus-menerus ditingkatkan profesionalisme para petuga skesehatan sert a profesionalisme dibidang manajemen pelayanan kesehatan. Didalam kerangka profesionalisme dibidan kesehatan, dilaksanakan penentuan standar kompetensi bagi tenaga kesehatan, pelatihan berdasarkan kompetensi, akreditasi dan legislasi tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas lainnya.
• Jaminan pemeliharan kesehatan masyarakat (JPKM)
Untuk memantapkan kemandirian masyarakat dalam pola hidup sehari-hari digalang peran serta masyarakat yang seluas-luasnya termasuk peran serta dalam pembiayaan. JPKM pada dasarnya merupakan penataan subsistem pembiayaan kesehatan dalam bentuk mobilisasi sumber dana masyarakat, sebagai wujud nyata peran serta masyrakat dalam mempercepat pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Dalam konteks penataan sub system pembiayaan kesehatan dalam bentuk mobilisasi sumber dana masyarakat, sebagai wujud nyata peran serta masyrakat dalam mempercepat pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Dalam konteks penataan subsistem pelayanan kesehatan, strategi-strategi JPKM akan lebih mengutamakan pelayan promotif dan preventif.
• Desebtralisasi
Untuk keberhasilan pembanguan kesehatan, penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan harus berangkat dari masalah dan potensi spesifik masing-masing daerah. Untuk keberhasilan desentralisasi ini berbagai persiapan perlu dilakukan termasuk yang terpenting adalah persiapan perangkat organisasi serta Sumber Daya Manusia. Pelu dilakukan analisis dan penentuan peran pemerintah pusat pemerintah daerah bidang kesehatan, penetuan kegiatan upaya kesehatan yang wajib dilakukan oleh daerah, pengembangan Sumber Daya Manusia, pelatihan, penempatan kembali tenaga kesehatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar